Pemerintah Kabupaten Samosir Dukung Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas Tanah

SAMOSIR - Pemerintah Kabupaten Samosir mendukung penuh pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) satu Juta patok batas bidang tanah se-Indonesia yang laksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Pernyatan tersebut disampaikan Pj. Sekertaris Daerah (Sekda) Samosir Drs. Waston Simbolon saat menghadiri pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas 1 Juta Patok Batas Bidang Tanah di Kantor Desa Saitnihuta Kecamatan Pangururan, Jum'at (3/1/2023)

Baca juga: Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

Pencanangan Gemapatas tersebut mengusung tema "Pasang Patok, Anti Cekcok, Anti Caplok" yang bertujuan untuk mempercepat program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan menggerakkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang dan menjaga tanda batas tanah.

Kepala BPN Samosir mengatakan, bahwa pencanangan gemapatas oleh Kementerian ATR/BPN dengan pemasangan 1 juta patok di seluruh Indonesia merupakan langkah untuk mendukung dan menyukseskan program PTSL.

Baca juga: Salurkan Buku Tabungan BSPS Tahap II, Bupati Samosir Tegaskan Selama Proses Pembangunan Perhatikan Instalasi Listrik

"Pemasangan satu juta patok ini juga merupakan langkah percepatan pelaksanaan PTSL, dikarnakan untuk Tahun 2023 sistem pengukuran dan pemetaan tanah menggunakan sistem foto udara", ujar Kepala BPN Samosir Rizki.

Rizki juga menyampaikan, bahwa BPN Samosir memiliki target pemetaan lahan sebanyak 2.782 Ha dengan jumlah sertifikat 3.910. dan berharap kerjasama yang baik dengan para Kepala Desa dan Kepala Dusun serta Camat untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Luar Biasa Rumit dan Menantang

Sedangkan biaya pengurusan sertifikat terdapat tiga sistem pembiayaan, diantaranya, fotocopy surat, meterai, dan patok ditanggung pemohon, biaya pelaksanaan penyuluhan, pengukuran dan penerbitan sertifikat tidak dipungut biaya karena sudah ditanggung di APBN, dan yang ketiga pembiayaan BPHTB digratiskan, ”sebut Rizki

Pj. Sekertaris Daerah Samosir dalam arahannya menyampaikan, bahwa pencanangan Gemapatas merupakan langkah yang baik untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang batas tanah untuk menjaga aset dan menghindari konflik kepemilikan tanah.

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

"Samosir merupakan salah satu Kabupaten yang banyak pengaduan terkait masalah tanah di PN Balige, terlebih terkait dengan tanah warisan, oleh karena itu melalui program ini diharapkan kepada seluruh masyarakat agar segera mendiskusikan kepada keluarga untuk kesepakatan bersama dalam mensertifikatkan tanah hak milik", ujar Drs. Waston Simbolon. ( Karmel )